Pernah diminta “NPWP” saat melamar kerja, mengajukan kredit, atau mulai jualan online yang mulai ramai order? Banyak orang menganggap NPWP itu sekadar kartu. Padahal yang paling penting adalah nomornya sebagai identitas perpajakan, dan sekarang ada perubahan besar karena NIK dapat dipakai sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk.
Apa Itu NPWP?
Menurut rujukan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang NPWP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
TL;DR
NPWP adalah identitas Wajib Pajak untuk administrasi perpajakan, dan pada prinsipnya satu orang atau satu entitas hanya memiliki satu NPWP. Sejak 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk, sementara kategori lain memakai format NPWP 16 digit sesuai ketentuan. Jika Anda sering diminta NPWP untuk urusan administrasi, pastikan data identitas Anda sudah valid dan, bila perlu, lakukan pemadanan NIK dengan data pajak.
Pengertian NPWP Menurut Aturan Resmi
NPWP adalah “nomor” yang melekat pada Wajib Pajak. Kartu NPWP (fisik atau digital) hanyalah tampilan identitas. Yang dipakai di formulir, sistem, dan dokumen biasanya adalah nomor tersebut.
Definisi ringkas yang paling aman dipakai adalah versi otoritas. DJP menegaskan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan dan identitas Wajib Pajak. Dengan bahasa sederhana, NPWP membantu negara dan Wajib Pajak sama sama rapi dalam pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
Kalau Anda menemukan istilah lain seperti “nomor pajak” atau “identitas pajak”, intinya tetap sama. Ini identitas resmi untuk urusan perpajakan.
Satu Orang Satu NPWP, Kenapa Tidak Boleh Punya Dua?
Dalam ketentuan DJP, setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Tujuannya jelas, menjaga ketertiban pembayaran pajak dan memudahkan pengawasan administrasi perpajakan.
Implikasinya praktis. Jika Anda pindah domisili, pindah kerja, atau berubah status (misalnya dari karyawan menjadi punya usaha sampingan), yang biasanya berubah adalah data atau kewajiban pelaporannya, bukan membuat nomor baru. Jadi, kalau ada yang menawarkan “buat NPWP baru karena pindah kota”, Anda patut curiga. Lebih aman memperbarui data sesuai kanal resmi.
Update Penting: NIK Jadi NPWP dan Format NPWP 16 Digit
Bagian ini yang paling sering memicu kebingungan, karena banyak artikel lama belum menuliskan tanggal dan dampaknya dengan jelas.
Berikut garis besarnya:
- Mulai 14 Juli 2022, orang pribadi penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP.
- Untuk orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah digunakan NPWP format 16 digit.
- Ada masa transisi, dan implementasi penuh pada layanan tertentu berjalan bertahap.
Landasan aturannya tercantum dalam PMK 112/PMK.03/2022 di JDIH Kemenkeu. Di situ juga dijelaskan arah kebijakan pemakaian NPWP untuk administrasi perpajakan serta administrasi lain yang mensyaratkan NPWP.
Apa artinya untuk Anda?
Jika Anda WNI dan tinggal di Indonesia, besar kemungkinan NIK Anda akan menjadi kunci utama identitas pajak. Namun supaya lancar dipakai di layanan, Anda tetap perlu memastikan data identitas cocok, karena masalah paling umum terjadi saat nama atau tanggal lahir tidak sama antara data kependudukan dan data pajak.
Jika Anda mewakili badan usaha atau berurusan dengan NPWP badan, Anda akan sering melihat istilah “NPWP 16 digit”. Praktiknya bisa melibatkan penyesuaian format sesuai ketentuan.
Fungsi dan Manfaat NPWP: Urusan Pajak dan Non Pajak
1) Untuk urusan pajak: administrasi dan kepatuhan
NPWP dipakai untuk mengidentifikasi Wajib Pajak ketika menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Ini mencakup proses yang Anda kenal sehari hari seperti pemotongan pajak, pelaporan, hingga administrasi terkait layanan DJP.
Ada satu poin yang sering dicari orang karena dampaknya terasa di slip gaji. DJP mencantumkan catatan bahwa bila seseorang tidak memiliki NPWP, dapat dikenakan tarif pemotongan PPh 21 yang lebih tinggi 20 persen. Rujukannya ada pada halaman resmi catatan PPh 21 tanpa NPWP tarif 20% lebih tinggi. Ini bukan sekadar “angka di internet”, melainkan penjelasan yang ditampilkan di situs DJP.
2) Untuk urusan non pajak: administrasi yang sering Anda temui
Di lapangan, NPWP kerap diminta untuk kebutuhan administrasi di luar pajak. Misalnya saat proses kredit, pembukaan produk keuangan tertentu, atau persyaratan administratif lain. Bukan berarti semuanya wajib NPWP, tetapi realitasnya banyak institusi meminta NPWP untuk verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen.
Kalau Anda sering diminta NPWP dan bingung “ini urusan pajak atau bukan”, cara berpikirnya begini: NPWP awalnya identitas pajak, tetapi lalu dipakai juga untuk membantu administrasi pihak lain. Itu selaras dengan arah kebijakan integrasi identitas.
Siapa yang Wajib Punya NPWP?
Pertanyaan ini sering memecah dua kubu: “semua orang wajib” versus “hanya pengusaha”. Jawabannya tidak sesederhana itu.
Secara prinsip, NPWP diberikan kepada Wajib Pajak. Artinya, kewajiban memiliki NPWP terkait dengan status Anda sebagai subjek pajak dan terpenuhinya kondisi tertentu, misalnya sudah memiliki penghasilan yang membuat Anda perlu menjalankan kewajiban pajak. Karena kondisi tiap orang berbeda, ada orang yang belum perlu NPWP, ada yang sebaiknya segera mendaftar.
Agar mudah, Anda bisa membaginya seperti ini:
- Orang Pribadi
Karyawan, pekerja lepas, profesional, atau pemilik usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan bisa perlu NPWP. - Badan Usaha
PT, CV, koperasi, yayasan, dan bentuk badan lain yang memenuhi ketentuan biasanya membutuhkan NPWP badan.
Jika Anda ragu, patokan teraman adalah melihat kebutuhan administrasi Anda hari ini (misalnya diminta untuk pemotongan pajak yang benar) dan mengecek informasi resmi DJP sesuai kasus.
Struktur Nomor NPWP: 15 Digit dan 16 Digit (Sekilas)
Anda mungkin masih melihat NPWP 15 digit di banyak dokumen lama. Sementara itu, ketentuan baru memperkenalkan format 16 digit untuk kategori tertentu, dan untuk orang pribadi penduduk, NIK menjadi identitas utama.
Hal penting yang perlu Anda ingat:
- Jangan panik saat melihat format berbeda di sistem atau dokumen. Indonesia sedang berada dalam fase penyesuaian data dan format.
- Fokus pada validitas identitas. Nomor yang benar adalah nomor yang terdaftar dan cocok dengan data Anda.
- Jika Anda perlu menuliskan NPWP untuk formulir lembaga tertentu, ikuti format yang diminta, lalu pastikan cocok dengan data resmi.
Jika Anda berurusan dengan pajak secara rutin, biasanya petugas pajak atau sistem DJP akan memberi petunjuk format yang diperlukan pada layanan tersebut.
Cara Daftar NPWP Online dan Aktivasi Data
Cara yang paling umum adalah mendaftar melalui kanal resmi DJP (e-Registration) atau melalui KPP sesuai domisili Anda, tergantung kondisi dan jenis Wajib Pajak.
Agar prosesnya tidak berputar putar, gunakan checklist sederhana ini:
- Siapkan identitas dan data dasar
Minimal KTP (NIK), alamat, email aktif, nomor HP, dan data pekerjaan atau usaha bila diminta. - Pastikan data kependudukan rapi
Kesalahan ejaan nama atau tanggal lahir sering jadi sumber “data tidak cocok”. Jika data KTP Anda bermasalah, urus pembetulan sesuai jalur kependudukan lebih dulu, lalu lanjutkan pemadanan. - Daftar melalui kanal resmi
Gunakan halaman panduan registrasi dan formulir resmi di situs DJP bila Anda perlu rujukan dokumen yang tepat. Biasanya alurnya mengarah ke pengisian formulir, unggah dokumen bila diminta, lalu verifikasi. - Lakukan pemadanan bila diperlukan
Jika NIK Anda akan dipakai sebagai NPWP, pemadanan dan validasi data menjadi langkah penting supaya NIK dapat berfungsi lancar pada layanan.
Satu saran praktis yang sering membantu: bila Anda menemui error berulang, catat pesan error atau ambil tangkapan layar, lalu hubungi kanal resmi seperti Kring Pajak atau KPP. Ini biasanya lebih cepat daripada mencoba ulang dengan data yang sama berkali kali.
Cara Cek NPWP Aktif dan Kenapa Bisa “Tidak Valid”
Ada dua situasi yang paling sering terjadi ketika orang mengatakan “NPWP saya tidak valid”.
Pertama, datanya belum selaras. Misalnya, NIK belum dipadankan, atau identitas tidak cocok antara data kependudukan dan data pajak.
Kedua, Anda menuliskan format yang tidak sesuai dengan sistem yang digunakan lembaga tersebut. Pada masa transisi, beberapa layanan berubah lebih cepat dibanding yang lain.
Solusinya tetap sama arahnya: verifikasi melalui kanal resmi DJP dan rapikan data identitas. Setelah itu, barulah gunakan nomor yang sudah tervalidasi untuk kebutuhan administrasi Anda.
Kesalahan yang Sering Terjadi Supaya Anda Tidak Bolak balik
- Email atau nomor HP tidak aktif saat registrasi, lalu verifikasi tidak masuk.
- Nama di KTP berbeda satu huruf dengan data pajak, lalu pemadanan gagal.
- Mengisi alamat seadanya, lalu bingung saat diminta pembaruan data.
- Menganggap NPWP harus dibuat ulang saat pindah kerja atau pindah kota.
Kalau Anda ingin prosesnya mulus, kuncinya bukan trik, tetapi ketelitian data.
Baca Juga : Lavender Marriage Adalah? Arti, Alasan, Dampak, dan Konteks Indonesia
FAQ
1) Apakah semua orang di Indonesia wajib punya NPWP?
Tidak selalu. NPWP diberikan kepada Wajib Pajak dan kewajiban memilikinya terkait kondisi perpajakan masing masing. Ada orang yang belum perlu NPWP karena belum memenuhi kondisi tertentu, tetapi saat sudah memenuhi ketentuan dan mulai perlu menjalankan kewajiban pajak, pendaftaran menjadi relevan.
2) NPWP itu nomor atau kartu?
Yang utama adalah nomornya. Kartu NPWP hanya bentuk identitas, sementara nomor NPWP atau NIK (untuk orang pribadi penduduk) yang dipakai di berbagai layanan dan dokumen. Karena itu, Anda akan lebih sering diminta “nomor NPWP” daripada kartu fisiknya.
3) Benarkah NIK sekarang jadi NPWP? Mulai kapan?
Ya. Ketentuannya berlaku sejak 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk, sesuai PMK 112/PMK.03/2022. Namun pemakaian pada layanan berlangsung bertahap. Supaya lancar digunakan, pastikan data Anda sudah valid dan lakukan pemadanan jika diminta oleh sistem.
4) Apa fungsi NPWP selain urusan pajak?
Selain untuk administrasi perpajakan, NPWP kerap diminta untuk administrasi lain yang mensyaratkan identitas dan kelengkapan dokumen. Contohnya proses layanan keuangan atau urusan administrasi tertentu. Praktiknya bisa berbeda antar lembaga, jadi ikuti persyaratan yang mereka cantumkan.
5) Apa dampak tidak punya NPWP untuk karyawan?
Untuk pemotongan PPh 21, DJP mencantumkan catatan bahwa jika tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan bisa lebih tinggi 20 persen. Dampaknya bisa terasa pada besaran pajak yang dipotong dari penghasilan, tergantung kondisi penghasilan dan ketentuan yang berlaku.
6) Bagaimana cara daftar NPWP online?
Siapkan identitas (NIK), email, nomor HP, dan data pekerjaan atau usaha bila diperlukan. Daftar lewat kanal resmi DJP, isi formulir sesuai jenis Wajib Pajak, lalu ikuti langkah verifikasi. Jika Anda memakai NIK sebagai NPWP, pastikan proses validasi data selesai agar NIK dapat dipakai pada layanan.
7) Kenapa NPWP atau NIK saya tidak valid saat dipakai?
Paling sering karena data identitas tidak cocok atau belum dipadankan, misalnya perbedaan nama atau tanggal lahir. Bisa juga karena format yang dipakai lembaga tersebut belum sesuai dengan layanan yang Anda akses. Verifikasi melalui kanal resmi DJP dan rapikan data identitas biasanya menjadi langkah penyelesaian yang paling efektif.
